Demokrasi pada dasarnya yaitu suatu metode pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak dan peluang yang setara dalam berkontribusi dan mengambil keputusan-keputusan politis yang hendak mempengaruhi kehidupan mereka sehar-hari.
Asal kata demokrasi ialah demokratia yang dalam bahasa Yunani artinya kekuasaan berbasis rakyat. Jika ditelaah lebih lanjut, demokrasi sendiri mempunyai dua bagian kata, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan.
Demokrasi sendiri bukanlah satu konsep, melainkan beberapa desain yang memiliki inti yang serupa, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh rakyat. Dalam merealisasikan kekuasaan rakyat ini, pastinya banyak cara yang mampu ditempuh.
Daftar Isi
Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat
Demokrasi mampu dikategorikan sesuai dengan bagaimana cara ia menyalurkan keinginanrakyatnya. Tidak semua demokrasi menyalurkan kehendak rakyat secara langsung, ada yang melewati mediator dan perwakilan lainnya.
Secara umum, demokrasi berdasarkan penyaluran keinginanrakyat dibagi menjadi dua yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy).
Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung artinya usulan penduduk eksklusif disampaikan dalam suatu forum terbuka atau sejenisnya. Disini, masyarakat dapat langsung menyetujui atau tidak menyetujui keputusan-keputusan politis yang hendak diambil.
Salah satu teladan demokrasi eksklusif yang paling kerap disebutkan yakni di Yunani zaman dahulu periode. Bangsa Yunani menentukan kebijakan-kebijakan politis mereka dalam suatu lembaga bersama yang memanggil seluruh masyarakatnya.
Disini, mereka dapat beropini, menyetujui, atau bahkan menolak kebijakan-kebijakan politik yang hendak diambil oleh pemerintah dikala itu. Saat itu, Yunani masih berupa nation state atau kota-kota yang menjadi satu negara sendiri. Tentu saja, untuk negara-negara besar, demokrasi pribadi ini mungkin tidak mudah untuk dijalankan.
Namun, di kala depan, kemajuan teknologi kelak mampu menuntaskan permasalahan fasilitas dalam melaksanakan demokrasi langsung ini.
Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang bisa didownload di smartphone kita, warga negara kelak dapat memilih, menolak, dan menanggapi secara langsung (real time) kebijakan politik yang sedang diambil.
Demokrasi Tidak Langsung
Berbeda dengan demokrasi eksklusif, demokrasi tidak eksklusif mengandalkan perwakilan-perwakilan yang nantinya akan menentukan, menolak, dan menanggapi kebijakan-kebijakan politik yang diambil.
Perwakilan ini pastinya diseleksi oleh warga negaranya dalam pemilu yang berlandaskan asas LUBERJURDIL. Jadi, pada dasarnya mereka memegang mandat rakyat dalam mengerjakan roda pemerintahan dan rakyat hanya mengamati perwakilan-perwakilan mereka.
Indonesia sendiri menganut tata cara demokrasi tidak eksklusif dengan adanya Presiden dan DPR serta kepala-kepala tempat yang diseleksi pribadi dalam penyeleksian lazim. Hal ini pastinya lebih mudah dibandingkan dengan demokrasi langsung, mengingat kawasan Indonesia yang sangat luas dan bersifat kepulauan.
Selain itu, kawasan-daerah indonesia yang tersebar juga turut mempersulit demokrasi eksklusif karena mesti berkeliling ke seluruh provinsi di Indonesia.
Namun, demokrasi tidak langsung ini juga mempunyai banyak kelemahan. Seperti yang kita kerap lihat kini, kadang-kadang, perwakilan yang kita pilih performanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, acap kali juga datang-tiba haluan politiknya berganti dikala masih menjabat.
Hal-hal inilah yang menjadi kelemahan dari demokrasi tidak pribadi dalam penerapan berkegiatan politik sehari-hari.
Demokrasi Berdasarkan Hubungan Antar Kelengkapan Negara
Berdasarkan kekerabatan-hubungan yang terbentuk antar kelengkapan negara, demokrasi mampu dipisahkan menjadi 4 jenis demokrasi.
Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Referendum
Pada metode ini, semua warga negara dilibatkan untuk memilih wakil mereka di dewan legislatif. Namun, rakyat masih tetap memegang kendali terhadap dewan legislatif tersebut memakai metode referendum.
Referendum sendiri merupakan pemungutan suara pribadi untuk mengetahui impian masyarakat kepada suatu kebijakan. Umumnya, referendum dilakukan untuk kebijakan-kebijakan skala besar dan berpengaruh besar mirip pemisahan negara seperti Timor Leste dengan Indonesia.
Selain itu, referendum juga umumnya digunakan untuk menggulingkan pemerintahan atau memutus koordinasi internasional seperti pada kasus Brexit dimana Inggris Raya keluar dari Uni Eropa.
Perbedaan utama metode ini daripada tata cara demokrasi eksklusif yakni kebijakan-kebijakan politis kecil dan sehari-hari tetap diurus oleh perwakilan. Sehingga, rakyat cuma berpendapat secara pribadi dalam referendum untuk keputusan-keputusan besar.
Secara umum, demokrasi seperti ini yakni penggabungan antara demokrasi tidak pribadi dengan adanya perwakilan di kabinet serta demokrasi langsung dengan adanya referendum.
Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Parlementer
Pada metode ini, pemerintah selaku badan direktur memiliki kekerabatan yang sungguh erat dengan perwakilan rakyat, yakni tubuh legislatifnya. Disini, tubuh legislatif berfungsi sebagai pengawas bagi badan direktur.
Program-acara yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah mesti disetujui terlebih dulu oleh tubuh perwakilan rakyat. Hal ini karena masing-masing pihak disini memiliki keterkaitan yang sangat tinggi satu dengan yang lainnya.
Pada demokrasi parlementer, tubuh eksekutif mendapatkan mandat legitimasinya lewat parlemen yang ada. Karena, pelaksana pemerintahan juga dikelola oleh dewan legislatif.
Selain itu, pimpinan negara (head of state) lazimnya berbeda ketimbang pimpinan pemerintahan (head of government). Contohnya ialah di Inggris Raya dimana pimpinan pemerintahannya yakni perdana mentri sedangkan pimpinan negaranya yaitu Ratu Inggris.
Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pemisahan kekuasaan
Berbeda dengan metode parlementer diatas, demokrasi dengan tata cara pemisahan kekuasaan terjadi ketika kedudukan antara badan eksekutif dan legislatif, serta yudikatif berada pada kawasan yang terpisah. Disini, kekuasaan mereka juga berbeda-beda dengan ranah yang tidak saling terkait.
Hal ini bermaksud untuk meminimalkan intervensi yang terlalu besar antar pihak eksekutif sebagai pelaksana dan pihak legislatif selaku pembuat peraturan dan pengawas.
Contoh dari metode ini ialah sistem presidensial yang digunakan di Amerika Serikat dan beberapa negara yang lain. Masing-masing kelengkapan negara memiliki tugas tersendiri dan bergerak sendiri sesuai dengan koridornya masing-masing. Namun, tetap dilaksanakan kerjasama antar badan kelengkapan tersebut.
Demokrasi Berdasarkan Ideologi
Jika dibedakan berdasarkan landasan ideologi yang dipakai selama mengerjakan tata cara pemerintahan, demokrasi mampu kita bagi menjadi 3 jenis adalah liberal, sosial, dan pancasilais.
Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal ialah tipe demokrasi yang menunjung tinggi hak-hak individu setiap warga negaranya. Demokrasi ini juga menawarkan keleluasaan seluas-luasnya bagi warga negaranya untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan.
Sistem demokrasi liberal juga kerap diasosiasikan dengan demokrasi konstitusional dimana pemerintah memiliki konstitusi atau dasar negara tertentu. Disini, pemerintah wajib untuk melindungi hak-hak individu warganya sesuai dengan yang telah tercantum pada konstitusi.
Demokrasi Rakyat / Sosialis
Sistem demokrasi sosialis dilaksanakan berdasarkan paham sosialis atau dikenal juga dengan kolektivisme. Disini, kepentingan-kepentingan lazim atau komunal lebih dipentingkan daripada kepentingan individu.
Demokrais sosialis umumnya menekankan pada bagaimana mensamakan kemakmuran serta kualitas hidup masyarakatnya. Hal ini pastinya baik untuk mengurangi ketimpangan dan GINI ratio dari sebuah kawasan.
Oleh alasannya adalah itu, demokrasi sosialis biasanya mempunyai peraturan-peraturan yang menunjang adanya transfer kekayaan dari masyarakat kelas atas ke masyarakat kelas bawah. Selain itu, terdapat pula derma-bantuan sosial terhadap sluruh lapisan masyarakatnya.
Demokrasi Pancasila
Demokrasi pancasila adalah sistem demokrasi yang unik kepada Indonesia. Demokrasi ini dikerjakan berdasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Secara gamblang, demokrasi pancasila ialah salah satu perwujudan butir-butir pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi pancasila juga ialah perwujudan nilai mudah dari Pancasila itu sendiri.
Demokrasi Pancasila dijalankan menurut musyawarah untuk mufakat dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, kita dapat menganggap bahwa demokrasi pancasila ini ialah jalan tengah antara demokrasi liberal dan demokrasi sosialis.
Sumber ty.com
EmoticonEmoticon