Pns Tak Masuk Bui Meski Gegabah Pakai Duit Negara

Berita yang dilansir oleh Liputan6 ini gak tau masuk informasi baik atau gosip jelek. Simak aja beritanya di bawah ya hehehe ....

Pemerintah sedang merencanakan payung hukum untuk mempercepat belanja pemerintah dengan menyingkirkan kegalauan terjerat pelanggaran aturan yang berujung pidana.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan, payung hukum tersebut berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ihwal adminstrasi pemerintah.

Ketentuan itu mengatur pembebasan pidana jika terjadi kesalahan dalam proses membelanjakan budget dengan beberapa ketentuan.

"Kita punya payung hukum semoga tidak dipidanakan. Selama pejabat pemerintah dalam mengadakan tender, tidak untuk memperkaya diri sendiri, tidak kepentingan langsung, punya faedah besar," kata Yuddy dikala dijumpai usai rapat kerja Aparatur Sipil Nasional 2015 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Meski bebas dari jeratan hukum, lanjut beliau, pelaksana belanja budget tersebut tidak bebas dari hukuman atas kesalahannya. Namun hukuman bersifat administratif untuk tingkat rendah dan untuk sanksi terberat yakni penggantian kerugian negara dan pemecatan.

"Kalau salah, hukuman administratif. Kalau merugikan negara, tidak mirip ketika ini dipenjara. Kami perlu tekankan terhadap pejabat daerah hadir dalam rapat ini, jangan takut ambil kebijakan," paparnya.

Yuddy mengungkapkan, sebelum menerima sanksi pelaksana yang melakukan kesalahan dalam proses belanja tersebut akan diperiksa apalagi dahulu oleh pejabat instansinya secara bertingkat

"Ada proses pemeriksaan bertingkat. Ada sidang internal dari situ apakah ia ada pelanggaran administratif atau kerugian negara. Kalau ada kerugian negara, namun bukan untuk laba eksklusif atau orang lain, tetapi keteledoran dan kecerbohan tidak mampu dipenjarakan," pungkasnya.
Sumber https://ghost-ships.blogspot.com