Sebenarnya pertanyaan itu gak usah disampaikan kalo saja seandainya desain permulaan pemekaran udah terang. Kita gak usahlah flash back kenapa dimekarkan, toh kini sudah peristiwa dimekarkan dari Kabupaten Ciamis.
Yang jadi masalah yakni mau diapakan sesudah pemekaran wilayah ? .... Karena harga yang mesti dibayar untuk pemekaran tidak murah.
 |
| Logo Kabupaten Pangandaran |
Hal pertama yang nampak ialah persoalan alokasi budget, penempatan pegawai (PNS) di Kabupaten Pangandaran dan infrastruktur dasar. Katakan alokasi anggaran dan infrastruktur dasar bukan problem alasannya adalah (bila ceteris paribus) itu yaitu given dari kabupaten induk. Ketersediaan infrastruktur tergantung dari ketersediaan budget untuk pembangunan atau operasional pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.
Yang tampaknya krusial yaitu pengisian deretan pegawai. Karena kelihatannya tidak mudah menempatkan orang di kawasan yang gres yang masih belum tersedia fasilitas yang mencukupi. Saya yakin bila aku berada di Kabupaten Ciamis dan aku memiliki keahlian yang cukup dan pendidikan yang memadai, saya tidak akan mau pindah ke Kabupaten Pangandaran jika tidak "diberikan" sesuatu yang menjanjikan untuk jenjang karir.
Jadi artinya kemungkinan besar Kabupaten Pangandaran tidak akan mendapat pegawai yang qualified (dengan perkiraan saya).
Saya yakin kalau Pemerintah Kabupaten Pangandaran (dalam hal ini Bupati) memang "berencana" menuju ke arah yang bagus, sudah sepatutnya menempatkan pegawai berdasarkan keperluan bukan karena "menyingkirkan" (pesaing di kabupaten induk) atau "menempatkan" kolega.
Tidak juga serta merta buru-buru mendapatkan CPNS, apalagi menerima pegawai kontrak (kalo masih boleh) atau mendapatkan tenaga sukwan. Karena berdasarkan pengalaman, 3 hal itu kadang dipenuhi dengan berbagai kepentingan (kalo gak mau dikatakan KKN).
Jadi yang paling ideal ialah mendapatkan pegawai pindahan tetapi dengan kualifikasi tertentu dan diharuskan mengikuti tes kelayakan oleh forum yang diandalkan.
Nah bila pegawai telah ideal, tinggal mengalokasikan budget untuk pembangunan selanjutnya. Karena jika masih mempekerjakan pegawai "ndeso" ujung-ujungnya akan gak jauh beda akibatnya, kesudahannya akan parah juga alias Kabupaten Pangandaran gak akan maju-maju.
Arah selanjutnya mudah, tinggal memadukan kualifikasi pegawai, ketersediaan anggaran dan keperluan penduduk . Apa aja yang diutamakan ? Saya rasa perlu kuliah Studi Pembangunan dahulu kalo mau rincian hehehe .....
Gak ada yang gratis kan ? hehehe ..... there is no free-lunch ...
Sengaja aku menulis ekstrim untuk mengakibatkan diskusi ya .... Sumber https://ghost-ships.blogspot.com
EmoticonEmoticon