Berita yang sedang ramai di media, perihal "dana siluman" tampaknya makin menggelinding ke mana-mana. Seperti gosip yang dilansir CNN Indonesia ini menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuka kecacatan jumlah anggaran yang terdapat di rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 milik DKI Jakarta. Ahok, panggilan akrab Basuki, mengungkapkan ada "dana siluman" dengan jumlah mencapai Rp 12,1 triliun.
 |
| Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo menuturkan pihaknya telah mendapatkan laporan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (CNN Indonesia/Aghnia Adzkia). |
Berbicara tentang "dana siluman", ada beberapa klarifikasi mengenai pengertian kata-kata yang diungkapkan oleh Ahok tersebut. Direktur Centre of Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menjelaskan ada dua pemahaman lazim terkait "dana siluman" tersebut.
Penjelasan pertama yaitu "dana siluman" bisa diartikan sebagai dana yang disisipkan oleh para anggota DPRD suatu provinsi ke APBD mereka dengan maksud untuk menyanggupi kepentingan mereka. "Bahasa kasarnya yakni dititipkan oleh anggota dewan," ujar Uchok kepada CNN Indonesia, Jumat (27/2).
Penjelasan kedua yang diterangkan oleh Uchok ialah "dana siluman" timbul ketika APBD telah disetujui oleh DPRD dan Pemprov dan telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, namun secara datang-datang program-program baru yang tidak ada dalam APBD dimasukkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. "Makara saat sudah disahkan datang-tiba program-acara dimasukkan lagi," katanya.
Uchok mengatakan insiden dana siluman tersebut tak hanya terjadi di DKI Jakarta namun juga di beberapa provinsi lain di Indonesia. Dia menambahkan "dana siluman" seperti itu senantiasa ada dan susah terlacak balasan tidak adanya transparansi DPRD ke penduduk , hal tersebut terjadi balasan pikiran yang timbul bila APBD ialah rahasia DPRD dan masyarakat tak boleh tahu.
Padahal Uchok menilai APBD harus dikenali oleh masyarakat karena program-program yang ada di dalamnya akan dicicipi juga oleh warga. Maka ia menolak anggapan masyarakat tak boleh tahu soal rincian APBD.
Selain transparansi yang kurang, peran penduduk yang sedikit dalam mengenali rincian APBD pun menjadi dilema utama kenapa "dana siluman" sukar dibongkar eksistensinya. Uchok mengungkapkan hanya sedikit masyarakat yang paham tetapi malah ikut bermain dalam "dana siluman" tersebut.
"Partisipasi masyarakat yang kurang menciptakan susah dibongkar. Selain itu hanya penduduk yang berprofesi sebagai pengusaha yang mengerti soal dana APBD tersebut," katanya. "Pengusaha itu mampu masuk menyaksikan detail bahkan itu mengotak-atiknya," lanjut Uchok.
Sebenarnya saat ini pemerintah tempat, terutama di tingkat provinsi sudah transparan dalam mengembangkan informasi perihal APBD pada penduduk . Namun tetap saja transparansinya kurang karena yang disampaikan hanya berupa ringkasan dan bukan lampiran rinci. Ringkasan-ringkasan yang hanya berupa peraturan daerah tersebut pun akan sukar dikenali dan mudah diotak-atik.
"Bentuk publikasi yang dikerjakan cuma lampiran ringkas dari perda-perda, bukan lampiran rinci," kata Uchok.
Isu "dana siluman" dalam APBD muncul saat Ahok berseteru dengan DPRD DKI Jakarta soal APBD 2015. Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif di APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun. DPRD telah membantah hal tersebut. RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pun lantas disahkan pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Januari.
Namun perseteruan antara keduanya berlanjut sehabis Pemerintah Provinsi Jakarta mengirim draf APBD 2015 model e-budgeting terhadap Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui. Draf itu tak mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. DPRD pun merasa dibohongi alasannya Pemprov tak memasukkan mata anggaran sesuai pembahasan bareng .
Ahok berkeras menggunakan draf versi tersebut alasannya menurutnya DPRD kembali hendak memasukkan budget fiktif yang kali ini besarannya meraih Rp 12,1 triliun.
Ahok tidak mau kasus dana siluman di APBD Jakarta terulang lagi seperti temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Akhir 2014, BPKP mengungkapkan adanya dana siluman di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.
Sumber : CNN
Sumber https://ghost-ships.blogspot.com
EmoticonEmoticon